Prioritaskan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik adalah bentuk antisipasi dari penyimpangan.Dilansir
Fokusjabar.com.
Adapun sejumlah pendekatan yang dilakukan Pemprov Jabar agar tidak ada penyimpangan, di antaranya melalui aplikasi rencana penerapan konsep Insentif Berbasis Kinerja (IBK), Implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan Optimalisasi Pemanfaatan Pusat Pengadaan Barang/Jasa (Procurement center).
Tidak hanya itu, Pemprov pun tengah berupaya lebih transparan kepada masyarakat terkait target dan sasaran yang akan dicapai, termasuk mencegah tidak pidana korupsi sebagai bagian dari Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PKy).
Selain itu berupaya mengoptimaliasi anggaran dengan menghindari kebocoran pada sisi pendapatan, menghilangkan inefisiensi dan pemborosan anggaran pada sisi belanja, serta implementasi anggaran yang lebih pro rakyat.
Demikian diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dalam Grand Launching Lembaga Indonesia Public Policy & Bisnis Development di Jalan Merdeka Bandung, Selasa (9/6/2015).
Wagub pun menyambut baik adanya acara ini. Terlebih menurutnya acara ini bisa menjadi media untuk mewadahi gagasan, inovasi dan solusi persoalan pelayanan publik, baik di lingkup nasional maupun daerah.
“Ini bisa jadi wadah gagasan, inovasi dan solusi persoalan pelayanan publik,” jelas Deddy.
(LIN)
